Smartfren Pasrah Jika 'Dijewer' Regulator

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan Smartfren bisa saja dikenakan sanksi jika terbukti bersalah atas tumbangnya jaringan internet mereka. Menanggapi kemungkinan tersebut, Smartfren mengaku pasrah.

Dalam konferensi pers Smartfren di D'Consulate, Jakarta (27/3/2013), Djoko Tata Ibrahim selaku Deputi CEO Smartfren menyebutkan laporan secara resmi memang belum disampaikan ke Kementerian Kominfo, namun akan disampaikan segera.

"Pak Tifatul sudah tahu situasinya. Kronologinya sudah diberikan. Lagi disiapkan," kata Djoko.

Diakuinya, laporan belum tersusun rapi. Karena meski secara informasi sudah sampai, namun Smartfren masih harus menghitung ulang kronologis dan tahap penyelesaian, termasuk berapa persen perbaikan yang sudah dilakukan.

Hal ini diamini Chief Technology Officer Smartfren Merza Fachys. Saat ditanya apakah siap jika terkena sanksi, Merza memastikan Smartfren akan taat peraturan.

"Sepanjang peraturan itu berlaku, semua harus patuh," pasrahnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S Dewa Broto menyebutkan jika operator seluler CDMA itu, jika terbukti bersalah, bisa dikenakan sanksi dan wajib membayar ganti rugi ke pelanggan.

"Kominfo memang cukup banyak terima keluhan soal koneksi Smartfren dalam dua hari ini. Kami sedang menelusuri persoalannya dimana dan nunggu laporan resmi dari Smartfren," kata Gatot.

Seperti diketahui, koneksi jaringan Smartfren dilaporkan mengalami masalah sejak beberapa waktu yang lalu. Smartfren dalam penjelasannya mengakui koneksi jaringan bawah lautnya terkena jangkar dari kapal sehingga memutuskan koneksi internet ke jalur internasional. Kondisi ini diperparah setelah jaringan back-up mereka juga tertimbun tanah longsor.

"Jika itu betul kesalahan Smartfren, harusnya segera diumumkan oleh korporat yang bersangkutan supaya tidak meresahkan pelanggan. Smartfren dan operator lainnya tentu tahu bahwa UU Telekomunikasi dan PP Penyelenggaraan Telekomunikasi mengatur tentang kualitas layanan dan juga soal ganti rugi," imbuhnya.

"Peraturan bawaannya kan ada dua, dilanggar atau dipatuhi. Tidak ada toleransi pembiaran. Jadi kami tetap menunggu laporan resmi dan akan kami cocokkan dengan verifikasi dari berbagai sumber. Kalau Smartfren salah, tidak tertutup kemungkinan kena teguran," Gatot menandaskan.

sumber : http://inet.detik.com/

Hacker Anonymous Berjanji 7 April Lenyapkan Zionis Israel

Kelompok peretas Anonymous berjanji akan melenyapkan Israel dari internet dalam sebuah serangan terkoordinasi besar-besaran pada 7 April 2013 mendatang.

  

Seorang peretas bernama samaran Anon Ghost merupakan penggagas dari rencana yang diberi nama #OpIsrael itu, menurut Arabian Gazzette yang dikutip Al-Arabiya Rabu (27/3/2013).

Banyak hacker yang akan berpartisipasi dalam kegiatan peretasan menghantam situs-situs Israel di internet bulan depan. Salah satu tim peretas kepada situs The Hacker Post mengatakan, alasan mereka berpartisipasi karena “Israel tidak berhenti melakukan pelanggaran HAM. Ini untuk menunjukkan solidaritas kepada negara Palestina yang baru diakui.”

Zionis Israel menaggapi serius ancaman itu, terutama karena tujuh situs pemerintah sudah terkena serangan hacker. Mereka membuat persiapan untuk menghadapi serangan mendatang.

Direktur situs online milik Zionis Accessible Government Ben Avi, kepada koran Israel Haaretz mengatakan, “yang membedakan rencana ini dibanding serangan-serangan terdahulu adalah kelihatan ini diroganisir oleh kelompok-kelompok afiliasi Anonymous dari seluruh dunia yang sepertinya menggabungkan kekuatan.”

Kepada The Hacker Post Anon Ghost mengatakan, “Tim peretas telah memutuskan untuk bersatu melawan Israel sebagai satu kesatuan … Israel harus bersiap-siap untuk dilenyapkan dari internet.”

Operasi hacker bertajuk #OpIsrael pertama kali diluncurkan para peretas saat pasukan Zionis kembali menyerang Jalur Gaza lewat operasi militer Pillar of Defense Nopember 2012.

Sejak itu sekitar 700 situs Zionis Israel telah berkali-kali menjadi korban serangan para peretas, termasuk situs resmi milik Kementerian Luar Negeri Israel dan situs resmi kepresidenan Israel.

Kementerian Keuangan Israel melaporkan, diperkirakan terjadi 44 juta serangan atas situs-situs milik pemerintah, menurut laporan Russia Today hari Rabu (27/3/2013).

Kelompok Hacktivist Anonymous juga membocorkan data-data personal dari 5.000 pejabat Israel, berisi nama, nomor identitas serta alamat e-mail.[hidayatullah]

sumber : www.hidayatullah.com